Ritual Adat Seblang Bakungan Sukses Digelar

Ritual adat Seblang Bakungan sukses digelar, Minggu malam (12/4). Antusiasme masyarakat  tampak begitu terlihat. Mereka tumplek bleg  menyaksikan upacara adat yang untuk pertama kalinya masuk dalam agenda Banyuwangi Festival 2014 ini.

Ritual ini bahkan tak hanya mengundang ketertarikan masyarakat lokal Banyuwangi, namun juga warga dari luar Banyuwangi, beberapa wisatawan asing dan diliput oleh media-media nasional. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas juga hadir bersama Forum Pimpinan Daerah, Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko, pejabat teras di lingkungan Pemkab Banyuwangi serta para seniman dan budayawan.

   

Bupati Anas  menyatakan apresiasinya atas budaya seblang yang hingga kini terus terjaga kelestariannya. “Seblang Bakungan ini merupakan salah satu cikal bakal budaya masyarakat Banyu-wangi saat ini. Kami sengaja memasukkannya dalam agenda Banyuwangi Festival 2014 agar masyarakat bangga dengan budayanya,”beber Bupati Anas.

Bahkan sebagai penghargaan atas budaya seblang itu sendiri, tambah bupati, tahun ini Seblang diangkat sebagai tema Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 22 November mendatang. Dalam kesempatan itu  bupati juga berjanji, ke depan akan lebih memperhatikan budaya Banyuwangi dan menggelarnya di titik-titik kemunculannya, sebagaimana ritual adat seblang yang digelar di Desa Bakungan ini.

   

Berdasar kepercayaan masyarakat setempat, Seblang adalah singkatan dari ‘Sebele ilang’ atau sialnya hilang. Di Banyuwangi, Seblang dapat ditemui di dua desa, yaitu Desa Olehsari dan Desa Bakungan. Seblang di Desa Bakungan dilakukan tepat satu minggu setelah hari raya Idul Adha. Tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah dan memohon agar seluruh warga desa diberi ketenangan, kedamaian, keamanan dan kemudahan mendapatkan rezeki yang halal serta dijauhkan dari segala mara bahaya. (Sidik nusantara)

Gubenur Jateng Bantu 15.000 Air Bersih

Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo  didampingi Bupati Ir. H. Achmad Husein dan Wakil Bupati Banyumas dr Budi Setiawan serta Kepala Bakorwil III Jawa Tengah Ir. Satrio Hidayat, Jum’at (10/10) lalu memberikan bantuan air bersih di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok sebanyak 15.000 liter

   

Pemberian bantuan dipusatkan di Halaman Balai Desa Kasegeran turut hadir BPBD Kabupaten Banyumas, Muspika Cilongok, Kades se Kecamatan Cilongok. Ganjar datang langsung mengisi jerigen air milik masyarakat dan sambil bersendagurau menanyakan tentang kondisi masyarakat di musim kemarau, kemudian dilanjutkan dialog di Pendopo Desa Kasegeran.

Mengawali dialog Kades Kasegeran Suchedi menyampaikan, Desa Kasegeran saat ini untuk memenuhi kebutuhan air warga harus mengambil air dilokasi yang cukup jauh yaitu di sumber air (belik) di Desa Batuanten dan apabila mau membeli harga per jerigen Rp. 5.000,-. hal ini akibat musim kemarau yang hampir 3 bulan melanda. Suchedi juga menyampaikan, sudah ditemukan 2 sumber mata air tapi jaraknya jauh dan perlu didekatkan dengan jaringan seperti PDAM atau melaksanakan pengeboran yang standar sehingga kebutuhan air masyarakat  mudah terpenuhi.

   

Menjawab pertanyaan Gubernur tentang kondisi sekarang de-ngan kondisi beberapa tahun sebelumnya, Suchedi menyampaikan, dulu masyarakat tidak kekurangan air karena  belum banyak orang, masih banyak tumbuhan dan sekarang sudah banyak lahan kosong yang didirikan bangunan.

   

Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, jangka pendek masyarakat akan dibantu air bersih melalui douping baik dari Pemerintah Provinsi melalui Bakorwil III Jawa Tengah maupun dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Untuk jangka panjang masyarakat perlu menekan kelahiran yaitu dengan program Keluarga Berencana (KB) dan melakukan penghijauan dan akan difasilitasi dengan filterisasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. (Sidik Nusantara)

Pisowanan Agung Jadi Puncak Perayaan HUT Kota Jogja ke-258

Jogja sangat kental dengan kegiatan budaya. Salah satunya adalah Pisowanan Agung warga Jogja di Pagelaran Kraton Jogja. Pisowanan Agung merupakan kegiatan budaya warga Jogja yang mengunjungi Kraton Jogja sebagai pemimpin adat di Yogyakarta.

Pisowanan Agung menurut Aman Yuriadijaya sebagai panitia Pisowanan Agung kegiatan budaya ini bertujuan untuk meminta petuah dari sang raja. Permintaan petuah raja atau Sabdatama ini demi keselarasan pemerintahan di Kota Jogja.

   

“Kita sowan kita nyuwun petuah sabdabtama. Berbeda dengan tahun lalu yang membawa hasil bumi karena disebut gratifikasi sehingga tahun ini tidak ada. Dan dilakukan malam untuk tahun ini dulu kan siang,” ujar Aman di Pagelaran Kraton Jogja belum lama ini. Pisowanan Agung yang dilakukan Pemerintah Kota Jogja Selasa malam lalu merupakan kedua kalinya dilakukan.

   

Namun tahun ini Pihak Kraton Jogja diwakilkan oleh Raja Pakualaman Sri Paduka Pakualam IX. Sultan tidak bisa menerima ratusan warga Jogja yang diwakili oleh pemkot Jogja karena sang Sultan sedang berada di Surabaya. “Tidak ada bedanya pisowanan yang dipimpin oleh Sri Paduka Pakualam IX. Sultan baru di Surabaya jadi diwakilkan. Tapi Kraton Jogja itu kan Dwi Tunggal antara Sultan dan Pakualam. Jika Sultan tidak bisa maka diberikan ke Pakualam. Pisowanan ini dilihat dari aspek budaya,” ujar Aman.

   

Aman menyebutkan Pisowanan Agung dan Karnaval yang digelar Selasa malam lalu merupakan puncak dari perayaan HUT Kota Jogja ke 258.(Sidik nusantara)

Pembangunan Gedung Baru DPRD Asal Tak Pangkas Anggaran Program Pro Rakyat

Pembangunan gedung baru DPRD Kota Madiun nampaknya bakal terealisasi tahun depan. Setidaknya, sinyal dukungan datang dari sejumlah fraksi di dewan setempat. Meski belum ada keputusan resmi, Fraksi Demokrat Bersatu secara tersirat menyatakan menyetujui dengan syarat. ‘’Silakan dibangun. Saya yakin pemkot mampu, tapi syaratnya kami minta tidak ada pemangkasan anggaran program prorakyat di APBD yang dicanangkan pemkot,’’ ujar Ketua Fraksi Demokrat Bersatu Armaya. (16/9/14).

   

Keterbatasan gedung dewan selama ini, lanjut dia, menyebabkan setiap mengadakan rapat, baik komisi, fraksi, badan legislasi, badan musyawarah, maupun badan kehormatan, selalu antre. Itu lantaran rapat tidak memungkinkan digelar di ruang komisi. Jumlah komisi pun hanya tiga dengan tata letak mebeler yang kurang pas untuk rapat bersama.         .

   

Pihaknya sepakat gedung tidak mewah tapi tetap proporsional sesuai fungsinya. Tentu opsi yang disetujui paling rendah biayanya dengan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas. Sudah beredar biayanya bisa lebih dari Rp 30 miliar.

   

Dikatakan, dengan sisa waktu sebelum pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2015 bisa digunakan untuk komunikasi dengan fraksi lain. Tentu anggota dewan yang baru sudah mulai mengetahui kondisi riil gedung Perintis. ‘’Coba dibayangkan, pergantian sepuluh ketua DPRD (masing-masing periode 5 tahun, Red) itu lamanya usia gedung Perintis,’’ jelas dewan dua periode tersebut. (SiarPos)

Gara-gara Batalkan Perkawinan Dituntut Rp. 2 Miliar

Seorang karyawan PT Pegadaian (Persero) Madiun Nikodemus Andreas Maromon (47) dituntut oleh kekasihnya Dorkas Lily Tade membayar Rp 2 Miliar, karena batal menikahinya. "Saya sudah siapkan seluruh gugatan saya dan segera saya ajukan ke PN Kupang," kata Dorkas Lily Tade (50) di Kupang, seperti dikutip dari Antara, (18/9).

   

Dia mengaku sangat kecewa dan tertipu dengan janji dan sikap Nikodemus. Lelaki yang sudah sangat dipercaya untuk dijadikan sebagai calon suaminya tersebut tiba-tiba membatalkan pernikahannya tanpa alasan yang jelas. Dorkas menceritakan hubungannya dengan Nikodemus, sudah berlangsung selama tiga tahun, sejak duda anak tiga itu masih menjadi karyawan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Kupang.

   

Hubungan itu terus berlanjut seiring dengan peningkatan status Nikodemus di perseroan yang menangani gadai itu, hingga dipindahkan ke Madiun. Merasa sudah sangat cocok, dua pasangan duda-janda itupun sepakat untuk menikah, bahkan pasangan ini telah menetapkan tanggal peresmian pernikahan secara agama di gereja pada 28 Agustus 2014 lalu. Namun, lanjut Dorkas, pada 27 Agustus 2014 sebagai hari di mana Nikodemus harus berada di Kupang, untuk persiapan acara puncak pernikahan pada 28 Agustus itu pun tidak terjadi. Nikodemus menghilang, dengan mematikan semua perangkat teleponnya.

   

Merasa harga dirinya sebagai seorang wanita teraniaya, Dorkas lalu meminta advokasi ke Lembaga Bantuan Hukum APIK Kupang dan mengatur segala langkah hukum. "Salah satunya adalah gugatan wanprestasi dengan tuntutan Rp 2 miliar," kata Dorkas. Dia mengaku selama menjalin hubungan dengan Nikodemus, seluruh keluarga dan anak-anak Nikodemus sudah dianggap anak sendiri dan diperhatikan secara materi maupun perhatian lainnya layaknya selaku ibu. "Namun kalau begini caranya, kami gugat ingkar janji dengan bayaran Rp2 miliar saja," katanya. (SiarPos)

Penghuni Terlanjur Gadaikan Rumah Lokalisasi Gude Belum Siap Ditutup

Riwayat lokalisasi pekerja seks komersial (PSK) Gude bakal tamat. Sebab, Pemkab Madiun berencana memulangkan para penghuni tempat prostitusi di Desa Teguhan, Jiwan, itu November 2014. Tak pelak kondisi ini membuat pihak-pihak yang berbisnis di komplek ini mulai menjadi khawatir. Mereka mengaku tidak siap menghadapi rencana yang akan dilakukan Pemkab Madiun. Satusatunya yang bisa dilakukan meminta pemkab menunda rencana tersebut.            

‘’Setidaknya sampai kami benar-benar siap,’’ kata Suprapto, ketua RT lokalisasi Gude kepada wartawan. (16/9/14). Dia mengatakan mayoritas penghuni Gude mengapresiasi rencana tersebut. Namun, pihaknya meminta pemkab tidak serta merta mengabaikan nasib penghuni, terutama warga sekitar yang menggantungkan hidup di lokalisasi ini. ‘’Kalau kami sudah siap, tidak usah disuruh kami akan tutup sendiri,’’ ujarnya.

   

Faktor utama ketidaksiapan itu adalah tanggungan kredit bank. Hitungan Suprapto, sekitar 95 persen dari para penghuni Gude menggadaikan sertifikat rumah dan tanah mereka sebagai agunan bank. ‘’Kalau (Gude, red) ditutup, akhirnya rumah dan tanah disita bank, kami harus tinggal di mana ?’’ keluhnya.

   

Senada diungkapkan Ketua Pokja HIV/AIDS Arjuna Kabupaten Madiun M Tohirin. Dia menyebut persiapan pemkab belum matang. Contohnya, sosialisasi rencana pemulangan yang hingga kini belum dilakukan. Itu, kata dia, membuktikan jika pemkab khususnya tim pemulangan mengabaikan aspek kemanusiaan. ‘’Sampai sekarang belum ada surat edaran (SE) maupun pembahasan lebih lanjut tentang rencana pemulangan itu,’’ sergahnya.

   

Kabid Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun Endang Suwarsih menegaskan pihaknya sudah memberikan pelatihan keterampilan bagi penghuni, khususnya para PSK. Terakhir, kata dia, upaya itu ditolak lantaran penghuni merasa tidak butuh pelatihan. ‘’Dua kali pelatihan sempat kami tawarkan, tapi ditolak. Kalau tanya kapan pemulangan dilakukan, silahkan tanya ke Pak Agus (kepala Satpol PP, red). Beliau yang lebih tahu,’’ jelasnya. (rm/siarpos)

Bertentangan dengan Tuntutan LSM Anggota DPRD Tolak Penutupan Galian C

Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur (Jatim) dari Fraksi Golongan Karya, menolak penutupan Galian C di daerah itu. Pasalnya, dianggap dampak penutupan yang luar biasa. Penolakan ini justru menimbulkan masalah, sebab bertolak belakang terhadap desakan  sejumlah LSM  yang menginginkan penutupan Galian C di Kabupaten Ponorogo

  

“Kalau sampai penambangan Galian C ini  ditutup jelas akan berdampak sangat besar, masyarakat akan dirugikan, dimana selama ini kebutuhan akan material bangunan diperoleh dari penambangan yang ada di Ponorogo karena harganya lebih terjangkau. kata Sukirno Anggota DPRD dari Fraksi Golkar. Dia mencontohkan,  seperti pasir kalau kita membeli dari luar daerah seperti Tulungagung harganya dua kali lipat dengan harga pasir Ponorogo. Ini salah satu dampak penutupan galian C bila memang dilakukan Pemkab Ponorogo.

  

Bicara masalah kerusakan ekosistem, untuk pengusaha tambang yang sudah legal, mereka dibatasi oleh aturan amdal (Analisis Dampak Lingkungan) yang harus di taati, kecuali bagi penambang yang ilegal. “Jadi ada pemilahan antara yang legal dan ilegal, artinya kita evaluasi dulu mana yang harus ditutup mana yang tidak, jangan terus semua ditutup, ini bukan solusi namanya,” terangnya. (17/09/14)

  

Kemudian aktifitas penambangan yang ada di Ngebel dianggap menambah kerusakan jalan yang menuju tempat wisata Telaga Ngebel, seharusnya jalan rusak itu merupakan beban dari PU (Pekerjaan Umum) bukan lantas dibebankan atau dijadikan alasan penutupan.

Sudah ada aturan yang mengikat dimana tonase kendaraan yang diperbolehkan melintas di jalan tersebut sudah jelas, “ya tinggal diperketat saja, artinya harus ada pengawasan disana, mulai dari beban tonase kendaraan truk pengangkut hasil tambang, sampai dengan aturan penambangan,”jelasnya.(dtn/SiarPos)

Ratusan Miliar Dana APBD Di Kota Kediri Belum Terserap

Mayoritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Kediri tidak mampu menyerap anggaran APBD secara maksimal. Hingga catur wulan terakhir tahun ini anggaran yang terserap baru 36 per-sen atau Rp 400 miliar dari total APBD sekitar Rp 1,3 triliun. Tragisnya dari 102 SKPD pengguna anggaran sebagian besar belum mampu menyerap anggaran di atas 50 persen.

"Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan APBD baru disahkan bulan April 2014 kemarin, sedangkan sejumlah pro-yek utamanya fisik harus melalui tahapan lelang dan sebagainya," kata Sekda Kota Kediri, Budwi Sunu Hernaning Sulistyo pada wartawan, (15/9/14). Mundurnya pengesahan itu mengakibatkan pula mundurnya pelaksanaan proyek.

Lebih lanjut pria yang baru menjabat sekda kota Kediri sekitar dua pekan itu mengatakan pihaknya akan berupaya agar penyerapan anggaran bisa optimal. Caranya dengan mengevaluasi kinerja satker termasuk mempercepat pelaksanaan lelang proyek fisik. "Ini bertujuan agar jumlah sisa lebih perhitungan anggara (silpa) bisa ditekan. Jika silpa kecil dana yang sudah dianggarkan di APBD bisa lebih optimal untuk melaksanakan program pembangunan Kota Kediri," terangnya

Sesuai APBD tahun 2014 Pemkot Kediri mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun. Anggaran itu merupakan usulan dari seluruh satker untuk membiayai seluruh program bersifat pembangunan fisik, sosial, ekonomi dan lainnya. Dari ratusan satker pengguna anggaran yang sudah menyerap dana di atas 50 peres hanya sekitar 28 satker. Sisanya di bawah 50 persen bahkan ada yang sampai saat ini hanya mampu menyerap anggaran masih di bawah 10 persen. (m/SiarPos)

Pengedar Narkoba Gunakan Sistem Ranjau

Gencarnya operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas penyalahgunaan narkoba agar barang haram itu tidak semakin merusak masyarakat terutama kalangan generasi muda, ternyata membuat para pengedar narkoba di Kediri  mulai menerapkan sistem baru yang disebut sistem ranjau untuk melakukan transaksi  narkoba kepada pelanggannya. Pola itu menyulitkan petugas untuk mengungkap jaringan pemasoknya.

   

"Pengakuan dari para tersangka kasus narkoba telah memakai sistem ranjau. Barang ditaruh di satu tempat, sehingga antara yang menyuplai dan pengambil barang terputus," ungkap Kasat Reskoba Polres Kediri AKP Ridwan Sahara kepada wartawan, (14/9/2014). Beberapa kasus pengungkapan narkoba pengedarnya mulai menunjukkan indikasi pemakaian sistem ranjau. Meski begitu komunikasi awal pengedar ini tetap melalui HP.

Namun transaksi selanjutkan berlangsung dengan orang yang berbeda-beda. Saat transaksi para pelaku bertemu dengan orang yang berganti-ganti. "Orang yang menyerahkan barang tidak ada kaitannya dengan orang yang diserahi uang," tambahnya. Seperti kasus terbaru pengungkapan pengedar dan kurir sabu-sabu  yang melibatkan tersangka, Eko Sulistyo alias Pendok (43) warga Jl Adisucipto, Kota Kediri dengan Kris Hudayana (37) warga Jl Dandang Gendis, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

   

Pengedar dan kurir narkoba itu mengaku dipasok sabu-sabu dari penyuplai narkoba yang ada di Tulungagung. Namun jaringan pengedar dan penyuplai itu sulit dilacak karena mata rantainya terputus. Sebelumnya Satreskoba Kota Kediri juga mengungkap pengedar sabu-sabu yang diduga dikendalikan bandar yang saat ini menghuni Lapas Madiun. Jaringan bandar dari Lapas Madiun ini juga berliku-liku serta menerapkan sistem ranjau sehingga terputus.(tri/Siar Pos)

Operasi Yustisi Gubeng Jaring 30 Penduduk Liar

Operasi Yustisi SKTS ( Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara ) yang dilakukan Kelurahan Gubeng, Surabaya di Jalan Gubeng Klingsingan, akhir September 2014, berhasil menjaring 30 penduduk liar.

   

Menurut Heri Suswati Mega Rahayu, S.Sos, Lurah Gubeng, bagi penduduk yang telah kedapatan tidak memperpanjang SKTS, saat terkena razia akan mendapat sanksi adminitrasi yang sudah diatur oleh pemerintah. Bagi Penduduk daerah yang SKTS nya tidak diperpanjang akan dikenai denda minimal 50 ribu rupiah.” Katanya pada Progresif.

   

Sedangkan untuk pembayaran denda, masih kata Mega akan dilakukan di kantor Kecamatan, sehingga bagi penduduk yang terkena operasi tersebut akan diberikan surat tilangan,” Penduduk kost yang tidak mempanjang SKTS akan diberikan surat tilang dan selanjutnya mereka akan membayar dendanya di Kantor Kecamatan Tambaksari.” terangnya.

Operasi Yustisi yang melibatkan Satpol PP Kecamatan Gubeng dan kota, itu juga menyadarkan warga musiman untuk segera memiliki SKTS.” Kita sudah berupaya pada penduduk yang Kos agar segera memiliki SKTS yang berlaku.” jelasnya ( Progresif/Adji )

Belum Setahun, Bangunan Smoking Area Kecamatan Tandes Retak

Pembangunan smoking area di Kecamatan Tandes ternyata asal-asalan. Terbukti, bangunan yang diperkirakan belum genap berumur satu tahun itu, saat ini kondisinya memprihatinkan. Kedua sisi tembok yang hanya menempel dari bangunan induknya terlihat retak. Seolah bangunan itu ingin melepaskan diri dari induk bangunan utamanya yakni kantor Kecamatan Tandes.

   

Dugaaan sementara, retaknya bangunan tersebut dikarenakan tak adanya ke-terkaitan yang paten dengan bangunan induknya. Bangunan tersebut hanya menempel. Padahal untuk mewujudkan adanya proyek pembangunan smoking area itu,  pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mengucurkan anggaran ke tiap propinsi ataupun Pemerintah daerah masing-masing.

Dengan retaknya kedua sisi bangunan smoking area di Kecamatan Tandes seakan membuka peluang bagi Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak. Pasalnya hingga saat ini tim yang menangani kasus ini terkesan ‘mandul’, Bahkan pimpinan tertinggi Kejari Tanjung Perak, Tatang Agus V, SH belum memastikan kapan dimulainya penyelidikan. Tatang berdalih saat ini masih dalam tahap mengumpulkan bahan keterangan dan data.

   

Ironis memang, pernyataan Tatang ini, pasalnya kasus tersebut telah ditangani anak buahnya dari jajaran pidsus pada buan Januari lalu, namun hingga kini masih jalan ditempat. Pada bulan tersebut sudah ada tiga orang petugas Kejari Tanjung Perak yang di pimpin Ferdi

Hal ini menunjukkan, seolah-olah tim pidsus Kejari Tanjung Perak perlu disangsikan atas sumber daya manusianya ataukah juga kasus tersebut sudah ada ‘main mata’. (Progresif/arf)

Setiap Tahun Narkoba Bunuh 200 Ribu Orang

Setiap tahun, 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti-Narkoba Internasional (HANI). Sejak diputuskan pada 1987 lalu, peringatan HANI diharapkan bisa menjadi pengingat untuk mencapai tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam membentuk masyarakat internasional yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

   

Memang pengguna narkoba mencapai angka yang cukup tinggi. Menurut data dari Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), sekitar 200 juta orang mengkonsumsi narkoba setidaknya satu kali dalam satu tahun. Dari jumlah tersebut, 25 juta di antaranya dianggap sebagai pencandu.

   

Orang-orang muda dianggap lebih rentan terhadap penggunaan narkoba. Prevalensi penggunaan narkoba di kalangan anak muda diperkirakan dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan narkoba di kalangan populasi umum.

   

Melihat kenyataan ini, sejak tahun 2000 UNODC mengeluarkan kampanye bahwa “Pengguna Narkoba Dapat Dicegah dan Diobati.” PBB berharap kaum muda bisa dibekali dengan keterampilan, informasi yang cukup, dan peluang untuk menjalani kehidupan yang sehat sehingga dapat mencegah dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. (Sidik Nusantara)

Jawa Timur Borong Adipura 2014

Provinsi Jawa Timur berhasil mendominasi penghargaan Adipura 2014. Penghargaan itu diberikan karena daerah-daerah tersebut dianggap berhasil mendorong upaya kebersihan dan pelestarian lingkungan. "Pada tingkat nasional, peran strategis para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam kesadaran lingkungan mulai meningkat.

Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup, atas nama pemerintah menyampaikan penghargaan kepada individu, kelompok maupun perwakilan pemerintah daerah yang berprestasi di bidang lingkungan hidup," ujar Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya saat berpidato di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (5/6).

Dari 133 penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota, 30 di antaranya didominasi Provinsi Jawa Timur. Sisanya terbagi rata oleh sejumlah kabupaten maupun kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

   

Kota-kota tersebut antara lain Surabaya, Madiun, Probolinggo, Jombang, Lamongan, Tuban, Banyuwangi, Sidoarjo, Lumajang, pasuruan, Gresik, Kediri, Blitar, Nganjuk, Bojonegoro, Ngawi, Sumenep, Caruban, Magetan, Pamekasan, Kepanjen, Pacitan, Bangkalan, Kraksaan, Mojosari dan Situbondo. (Sidik Nusantara)

Selayar, Kota Barang Antik dan Benda Cagar Budaya

Daerah berjuluk Bumi Tanadoang di ujung selatan Provinsi Sulsel merupakan saksi bisu perjalanan sejarah masa lalu disaat Kabupaten Selayar  menjadi kawasan perdagangan antar negara di belahan nusantara Indonesia dan bahkan sempat tercatat sebagai pelabuhan persinggahan para pedagang dari negeri Tiong Hoa, Cina.

   

Sehingga bukan sebuah hal yang berlebihan, bila di daerah ini terdapat beragam koleksi barang antik asal negeri Cina dan benda-benda peninggalan cagar budaya dari sejumlah daerah lain di Indonesia.     Salah satu barang antik yang paling mudah untuk ditemukan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah guci dengan beragam corak dan ukuran. Beberapa diantaranya, bahkan banyak dijadikan sebagai bahan pajangan di pinggiran jalan rumah penduduk di pusat ibukota kabupaten.

   

Sejumlah warga masyarakat di daerah ini sengaja menjadikan guci-guci peninggalan sebagai pot ataupun vas bunga pinggir jalan. Selain karena terbilang langka, pot bunga jenis guci juga mudah untuk ditata dan diselipkan diantara pot-pot bunga modern pada umumnya dengan tidak mengurangi nilai historis guci dimaksud.

   

Pot bunga jenis guci peninggalan, tersebar dibeberapa rumah kediaman milik warga Kota Benteng, seperti  yang dapat dijumpai di rumah kediaman, H. Patta Surung di bilangang Jl. KH. Haiyung dan rumah Muh. Yusuf Djongke, di jalur Jl. Kenari. Pemandangan serupa dapat dijumpai pengunjung di jalan poros Jend. Sudirman, tepatnya sekira seratus meter, arah sebelah selatan tugu patung jeruk. Kanvas bunga dan guci peninggalan lainnya dapat ditemui di rumah kediaman, Muh. Ali di Jl. Kenari Benteng Selayar.

   

Selain kanvas bunga dan guci, di rumah tersebut terdapat sejumlah koleksi barang antik lainnya yang diyakini sebagai barang peninggalan zaman kerajaan-kerajaan kecil di sejumlah wilayah di Kabupaten Selayar. Dirumah ini, pengunjung dapat melihat salah satu koleksi barang antik peninggalan zaman kerajaan sejenis lampu minyak berlapis kuningan dengan bentuknya yang menyerupai lampu Aladin.

   

Diujung selatan kota Benteng, tepatnya dilingkungan Bonehalang, Kelurahan Benteng Selatan, pengunjung dapat menemui koleksi televisi zaman dahulu yang sampai sekarang masih disimpan rapi oleh pemiliknya. Dengan melihat dan menyadari keragaman koleksi barang antik di daerah ini, maka bukan sebuah hal yang berlebihan, jikalau, Kabupaten Kepulauan Selayar diberi gelar sebagai kota benda cagar budaya dan gudang barang antikdi belahan nusantara Provinsi Sulawesi-Selatan. (Sidik Nusantara)

Abraham Samad Fokus Saja di KPK Jangan Ikutan Terjun ke Politik

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad diminta tetap fokus bekerja memberantas korupsi dan tak terpancing untuk terjun ke dunia politik. Hal ini menyusul adanya wacana Abraham sebagai kandidat bakal calon wakil presiden bagi bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Sekarang Prabowo main-main lagi dengan coba keluarin  Abraham Samad jadi cawapres? Ini hanya iseng-isengan saja. Bagaimana bisa mereka dapat tiket?” kata Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Na-sional (PAN), AM Fatwa, saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Rabu (2/4/2014).

Fatwa yang juga calon sentator dari daerah pemilihan DKI Jakarta itu menyebutkan duet Prabowo-Abraham tidak akan terjadi karena Abraham tidak memiliki kendaraan politik yang akan mengusungnya. Sementara, Gerindra pasti membutuhkan koalisi dengan partai lain untuk mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Selain itu, menurutnya, wacana Abraham sebagai cawapres akan menurunkan wibawa Ketua KPK. “Itu mengurangi wibawa dan kredibilitas dia sebagai Ketua KPK. Kok bisa terpengaruh? Buat apa dia maju? Fokus saja sama KPK,” kata Fatwa.

Seperti diberitakan, nama Abraham mulai disebut-sebut sebagai calon potensial untuk maju pada Pilpres 2014. Salah satunya, ia diwacanakan sebagai calon yang cocok untuk mendampingi capres Partai Gerindra Prabowo Subianto jika ingin mengalahkan Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang juga mencalonkan diri sebagai presiden. (Sidik Nusantara)

Dalam Pilkada, Harus Siap Menang Dan Kalah

Kebanyakan bentrokan pilkada terjadi setelah pemilihan berlangsung, tatkala hasil pencoblosan mulai dihitung dan tanda-tanda kemenangan jatuh pada salah satu pasangan calon gubernur dan wakilnya atau calon bupati dan wakilnya. Kerusuhan lebih banyak terjadi setelah pencoblosan daripada tatkala berlangsung kampanye.

   

Latar belakang, alasan, sebab protes, kerusuhan, dan bentrokan itu hampir-hampir klasik, yakni tuduhan terjadinya kecurangan dan pelanggaran hukum. Penghitungan suara dinilai oleh salah satu pasangan cela, digelembungkan, direkayasa. 

Panwaslu, panitia pengawasan pilkada, tidak independen dan netral. Bahkan KPUD, Komisi Pemilihan Umum Daerah, pun digugat. Protes muncul disertai unjuk rasa. Unjuk rasa melanggar aturan karena tak terkontrol, maka terjadilah bentrokan dengan petugas ketertiban umum.

   

Oleh sebab itu, tugas dari pihak-pihak yang terlibat dalam pilkada untuk bekerja sesuai dengan jalur hukum yang berlaku tanpa adanya penyimpangan dan kecurangan yang disengaja atau karena kelalaian dalam seluruh proses pilkada. 

Kedewasaanlah factor utama dalam hal ini, terutama siap menang dan siap kalah. Bagaimanapun juga, kemenangan salah satu kontestan adalah kemenangan bersama.

If You Choose The Android ZPAD C91

When in comparison towards the iPad concepts, the Android ZPAD C91 a lot of companies make the Android software unlike from iPad. This Android tablet has tweak configurations and may change things in the instant since the unpredictability from the software.

Another justification why it is best to possess Android powered tablets than Apple's iPad happens because Android tablets are less costly. Due to the exclusivity from the privileges Apple is wearing its items, it's complete and strict charge of the whole style of their items from hardware to software.

You will find a lot of tablets which are run by Android software. Android ZPAD C91 is among the designers and producers of Android that's the reasons companies follow. The philosophy of Android is extremely tricky that you could find many products from numerous producers which use Android operating-system. A few of these products possess the older version that can't be enhanced for smooth performance.

Las Mejores Aplicaciones De Microsoft Office Para Android

Aplicaciones de Office para la última Android ya es compatible con los formatos de archivo típicamente Micosoft Word (doc y docx), Microsoft Excel (xls y xlsx), Microsoft PowerPoint (ppt y pptx). Incluso algunos de los que admite el formato de archivo PDF y otros formatos. Si usted está interesado o en que necesite este tipo de aplicación, hay una gran cantidad de aplicaciones en Google Play se puede elegir.

1. + Aplicación de Office,  2. Documents To Go 3.0 unngrgeramed La aplicación, 3. Quick Office Pro unfwewnamed Sigue siendo el mismo que las aplicaciones de Office dos anteriores, 4. Si la Oficina Kingsoft 5.3.1 uneysnamed de tres aplicaciones en la parte superior de esta no se pagan, 5. Smart Office 2 unnafsesmed Esta aplicación está disponible en dos versiones,

6. Oficina Android unnewweamed Con el precio de $ 5.99 usted puede tener aplicaciones de Office para Android que las características sirven para abrir y editar documentos de Microsoft Office. 7. Oficina de Polaris Office 4.0 unnawtamed aplicaciones no sólo es gratuita, 8. Google Drive unfanamed Con las aplicaciones de Google que puede almacenar todos sus datos y documentos en un solo lugar y compartirlo.

Además de los teléfonos inteligentes Android, estas aplicaciones son muy adecuados para su uso con dispositivos de tableta. Además del hardware es generalmente más capaz, tamaño de la pantalla grande, lo que hace tabletas herramientas adecuadas para la edición de documentos.

eBook For Children eReader Users

Nook Tablet and eReader users not only adults, but also children and adolescents. They also love to read, although different types of readings. Therefore Nook provides free eBook from Disney to them.

"Disney and the Barnes and Noble" has a storied history, with many eBooks and digital games in their online marketplace. Currently, the two sides have reached an agreement to provide a number of free titles when you buy the "Nook Tablet".

Free eBooks aimed at readers ages 3 to 6 and features the following top-selling and interactive titles from Disney!The free titles are aimed at readers ages 3 to 6 and features the following bestsellers and interactive titles from Disney! The titles include - "Cinderella Read-Along Storybook", "Toy Story 3: So Long, Partner", "Winnie the Pooh: Party in the Wood",  "The Great Tournament" (Wizards of Mickey ), and "Cars Read-Along Storybook, Just Squidding" (Phineas and Ferb Series ).